DPR Sebagai Pengawas Penyusunan APBN: Peran dan Fungsinya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa APBN disusun dengan transparan dan akuntabel.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, DPR memiliki peran kunci dalam mengawasi penyusunan APBN. “DPR sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat harus memastikan bahwa APBN disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

DPR juga memiliki fungsi sebagai pengawas dalam proses penyusunan APBN. Mereka memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengevaluasi setiap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam APBN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa APBN benar-benar mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Alfan Alfian, DPR harus memastikan bahwa APBN tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja. “DPR harus mengawasi dengan cermat setiap anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.

DPR juga memiliki peran dalam memastikan bahwa APBN disusun dengan prinsip-prinsip good governance. Mereka harus memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dianggarkan dalam APBN telah melalui proses yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas penyusunan APBN, DPR harus bekerja secara bersinergi dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang baik antara DPR, pemerintah, dan lembaga terkait akan memastikan bahwa APBN yang disusun dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyusunan APBN. Melalui peran dan fungsinya sebagai pengawas, DPR dapat memastikan bahwa APBN disusun dengan transparan, akuntabel, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.