Menguak Peran DPR dalam Mewujudkan Demokrasi Subsidiaritas di Indonesia

Menguak Peran DPR dalam Mewujudkan Demokrasi Subsidiaritas di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi subsidiaritas di Indonesia. Konsep demokrasi subsidiaritas sendiri mengacu pada prinsip bahwa keputusan harus diambil sejauh mungkin oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah, kecuali ada alasan yang kuat untuk mengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, DPR memiliki tugas untuk mengawasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Menurut peneliti politik, Dr. Hafied Cangara, peran DPR dalam mewujudkan demokrasi subsidiaritas sangatlah vital. Hal ini dikarenakan DPR merupakan wakil dari rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. “DPR memiliki kewajiban untuk menjadi suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif,” ujar Dr. Hafied.

Dalam menjalankan perannya, DPR harus mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pendapat tokoh politik senior, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa DPR harus menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap pemerintah. “DPR harus mampu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan bersama,” kata Mahfud MD.

Selain itu, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut pendapat ahli politik, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. “DPR harus senantiasa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis,” ujar Prof. Ryaas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran DPR dalam mewujudkan demokrasi subsidiaritas di Indonesia sangatlah penting. Melalui pengawasan yang ketat, kontrol sosial yang efektif, dan dukungan terhadap partisipasi masyarakat, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.