Pengawasan dan Pengawalan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia

Pengawasan dan pengawalan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dan adil. Dalam setiap tahapan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses pemilu.

Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, pengawasan dan pengawalan pemilu adalah upaya untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami selalu berkomitmen untuk mengawasi dan mengawal setiap tahapan pemilu, mulai dari penyelenggaraan debat publik hingga penghitungan suara,” ujar Arief Budiman.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Sedangkan pengawalan dilakukan untuk memastikan kelancaran serta keamanan selama proses pemilu berlangsung. Kedua hal ini merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam menjaga integritas pemilu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pengawasan dan pengawalan pemilu adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. “Tanpa adanya pengawasan dan pengawalan yang baik, maka proses pemilu bisa rentan terhadap manipulasi dan kecurangan,” ujar Adi Prayitno.

Selain itu, pengawasan dan pengawalan pemilu juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 93 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap seluruh tahapan pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengawalan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Semua pihak, baik KPU, peserta pemilu, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan adil.