apsdfd - Berita Seputar Pemilu Hari Ini

Loading

Peran DPR dalam Menegakkan Hukum dan Mengawasi Kinerja Pemerintah

Dpr

Peran DPR dalam Menegakkan Hukum dan Mengawasi Kinerja Pemerintah


Peran DPR dalam Menegakkan Hukum dan Mengawasi Kinerja Pemerintah sangatlah penting dalam menjaga tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara, “Peran DPR dalam menegakkan hukum sangatlah vital. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.” Hal ini sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memberikan wewenang kepada DPR untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, dalam prakteknya, seringkali peran DPR dalam menegakkan hukum dan mengawasi kinerja pemerintah masih belum optimal. Banyak kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan peran DPR dalam mengawasi pemerintah.

Menurut Dr. Phillips Vermonte, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), “DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menegakkan hukum. Mereka harus lebih independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau korporasi.” Hal ini mengingatkan kita bahwa DPR harus bertindak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga negara.

Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepentingan masyarakat dan menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.

Dengan demikian, peran DPR dalam menegakkan hukum dan mengawasi kinerja pemerintah harus terus ditingkatkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, “DPR harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepentingan masyarakat.”