Peran DPR dalam Pembentukan APBN: Tanggung Jawab dan Tantangan

Peran DPR dalam pembentukan APBN memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan fiskal negara. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki wewenang untuk mengawasi dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah.

Menurut Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rizal Ramli, “Peran DPR dalam pembentukan APBN sangat penting karena APBN adalah instrumen utama dalam mengatur kebijakan fiskal negara. DPR harus memastikan bahwa APBN yang disetujui adalah yang terbaik untuk kepentingan rakyat.”

Namun, tantangan dalam peran DPR dalam pembentukan APBN juga tidak bisa dianggap remeh. Kompleksitas dalam menghadapi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi seringkali membuat proses pembentukan APBN menjadi panjang dan rumit.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Ibu Ani, “Tantangan terbesar dalam peran DPR dalam pembentukan APBN adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan rakyat. DPR harus mampu mengedepankan kepentingan rakyat tanpa terjebak dalam politik korporasi.”

Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, peran DPR dalam pembentukan APBN juga harus mampu bersinergi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, “DPR harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam pembentukan APBN. Sinergi antara DPR dan pihak lain akan memperkuat legitimasi kebijakan fiskal negara.”

Dengan tanggung jawab dan tantangan yang ada, peran DPR dalam pembentukan APBN harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat juga perlu terus mengawasi dan memberikan masukan agar APBN yang disetujui benar-benar mewakili kepentingan rakyat.