Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. DPRD adalah lembaga legislatif tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang menjadi wakil rakyat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Peran DPRD dalam mewujudkan otonomi daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Bivitri Susanti, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, “DPRD memiliki tugas yang sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.”
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara optimal demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan efektif di tingkat daerah. Melalui fungsi legislasi, DPRD membuat peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam hal ini, Dr. H. Idrus Paturusi, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa “Peran DPRD sangat penting dalam menjamin keberlangsungan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah.”
Namun, tantangan yang dihadapi oleh DPRD dalam mewujudkan otonomi daerah juga tidak sedikit. Beberapa kendala seperti minimnya pemahaman anggota DPRD tentang konsep otonomi daerah dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Arie Sudjito, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, “Kolaborasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.”
Dengan demikian, peran DPRD dalam mewujudkan otonomi daerah di Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Melalui kerja keras, komitmen, dan sinergi antar semua pihak terkait, diharapkan implementasi otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.