Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPR memiliki peran yang krusial dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Menurut pakar tata kelola pemerintahan, Prof. Dr. Hafied Cangara, “Tugas DPR dalam mewujudkan good governance sangatlah besar. Mereka harus bertindak sebagai pengawas dan pengontrol pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat dan berjalan dengan baik.”
Salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR harus aktif dalam memantau kinerja pemerintah dan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil. Sebagai representasi dari suara rakyat, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dan mengawal pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Menurut peneliti kebijakan publik, Dr. Andi Widjajanto, “DPR harus bisa menjadi garda terdepan dalam memastikan good governance terwujud di Indonesia. Mereka harus berperan sebagai kontrol sosial dan memastikan kebijakan pemerintah tidak melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.”
Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. DPR harus bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan good governance di Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan good governance, kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menekankan pentingnya kerja sama antara DPR dan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “DPR memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi. Kerja sama yang baik antara DPR dan BPK sangatlah diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan,” ujarnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab DPR dalam mewujudkan good governance di Indonesia sangatlah penting. DPR harus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Dengan kerja sama yang solid antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan good governance dapat terwujud secara optimal di Indonesia.