Tugas dan Tanggung Jawab DPR dalam Pembentukan APBN

Tugas dan tanggung jawab DPR dalam pembentukan APBN merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan keuangan negara. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebagai wakil rakyat, DPR memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa APBN yang disusun oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, yang menyatakan bahwa “DPR harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik agar APBN dapat benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Selain itu, DPR juga bertanggung jawab dalam membuat keputusan terkait dengan alokasi dana yang ada dalam APBN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, “DPR harus memastikan bahwa APBN tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.”

Pada akhirnya, tugas dan tanggung jawab DPR dalam pembentukan APBN tidak bisa dianggap enteng. Mereka harus bekerja secara profesional dan independen demi kepentingan bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, “DPR harus menjadi garda terdepan dalam memastikan APBN yang disusun sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik tertentu.”

Dengan demikian, peran DPR dalam pembentukan APBN sangatlah vital dan perlu diawasi dengan seksama oleh seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR, pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan baik.