Urgensi Keterlibatan DPR dalam Penyusunan UU di Indonesia

Urgensi Keterlibatan DPR dalam Penyusunan UU di Indonesia

Pada setiap negara, Undang-undang (UU) merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, proses penyusunan UU harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif di Indonesia.

Urgensi keterlibatan DPR dalam penyusunan UU di Indonesia tidak bisa dipandang enteng. DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mengawasi dan membuat keputusan terkait perundang-undangan. Tanpa keterlibatan DPR, UU yang disusun bisa jadi tidak mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, “DPR memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan UU. Mereka harus dapat menampung berbagai masukan dari masyarakat dan memastikan bahwa UU yang disahkan benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Keterlibatan DPR dalam penyusunan UU juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Proses penyusunan peraturan perundang-undangan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.”

Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan DPR dalam penyusunan UU di Indonesia seringkali dipertanyakan. Beberapa kritikus menilai bahwa DPR terlalu banyak terlibat dalam proses penyusunan UU, sehingga rentan terjadi kepentingan politik atau korupsi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa “DPR memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa proses penyusunan UU berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kami juga selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat terkait UU yang sedang disusun.”

Dengan demikian, urgensi keterlibatan DPR dalam penyusunan UU di Indonesia tetaplah sangat penting untuk memastikan bahwa UU yang dihasilkan benar-benar bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Melalui kerjasama antara DPR, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan UU yang disusun dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.